Surabaya (narasijatim.id) – Komisi E DPRD Jatim meminta kepada Pemerintah Provinsi Jatim melalui Dinkes Jatim untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk seperti peningkatan Budaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Mengingat saat ini memasuki puncak musim penghujan.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Kodrat Sunyoto dikonfirmasi media, Selasa (18/1/2022) mengatakan, berdasarkan data Dinkes Jatim awal bulan Januari 2022 ini sudah ada 69 kasus DBD tersebar di berbagai daerah. Karena itu, politisi Partai Golkar ini meminta masyarakat waspada ancaman DBD di saat masih melawan Covid-19.
“Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di Provinsi Jawa Timur,” kata Kodrat Sunyoto.
Kodrat yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim ini menjelaskan, bahwa berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya kasus DBD selama tahun 2020-2021 banyak memakan korban meninggal dunia. Pada tahun 2021 lalu, penderita DBD sebanyak 5.961 orang. “Jumlah kematian sebanyak 67 orang,” terang Kodrat.
Namun dibandingkan tahun 2020, kasus DBD tahun 2021 cenderung menurun. Kata Kodrat, di tahun 2020 jumlah kasus DBD sebanyak 8.743 kasus dengan jumlah korban kematian sebanyak 69 orang. “Karena itu, awal tahun 2022 ini harus diwaspadai oleh Pemprov khususnya Dinkes, DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur,” ucapnya.
Pihaknya berharap, Dinkes Jatim maupun kabupaten/kota segera melakukan berbagai upaya antisipasi melalui meningkatkan peran masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk dengan fogging maupun mengkampanyekan program 3M (menguras bak mandi, menutup rapat tempat penampungan air dan menyingkirkan barang bekas).
Peningkatan budaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) menjadi kunci dalam penanggulangan kasus DBD di Jatim. Sebab, penyebaran DBD sangat bergantung pada kesehatan lingkungan sekitar dan perilaku hidup sehat masyarakat.
“Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat harus digalakkan oleh Pemprov Jatim bersama dengan pemerintah kabupaten/kota sangat penting. Hal ini untuk mengurangi korban kasus DBD dalam tahun 2022,” pungkas Kodrat. (Red)